Pemda Jateng Bertekad Wujudkan 9 Kawasan Layanan TKI Bebas Calo

Jakarta – Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di sembilan Kabupaten/Kota kurang dari satu tahun. Hal ini sejalan dengan ide memuliakan para pahlawan devisa, serta terinspirasi empat provinsi lain yang telah memulai kerja keras membangun LTSP dalam waktu singkat. “Pemprov Jawa Tengah (Jateng) berkomitmen penuh melayani TKI dengan layanan terbaik, cepat dan tidak ada lagi pungli. Mereka sudah berjuang hidup sendiri, minimal tidak boleh ada tambahan penderitaan melainkan malah membuat mereka bahagia,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (15/12) sebagaimana dalam siaran pers yang diterima SP Kamis malam. Sejalan dengan itu, kesembilan pemerintah kabupaten di Jateng juga menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan LTSP ini, sekaligus telah menyiapkan lokasi kantor LTSP tersebut. Terkait anggaran pembangunan infrastruktur LTSP sebesar Rp 3 miliar, akan dibicarakan antara Sekda Provinsi Jateng dengan sembilan pemerintah kabupaten di minggu depan. “Tapi pada prinsipnya, kami akan bangun LTSP ini se-segera mungkin”, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono. Dia mengutarakan hal tersebut pada Kick Off program sentra layanan pelatihan dan pemberdayaan TKI terintegrasi di wilayah Provinsi Jateng berupa penandatanganan komitmen bersama yang digelar di kantor gubernur Jateng pada Rabu (14/12). Turut hadir dalam acara tersebut, sembilan bupati di Jateng, wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Inspektur Jendral Kemnaker Sunarno, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono, Kepala Kanwil Kumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono, dan Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran. Komitmen bersama dalam pembangunan kawasan layanan terintegrasi di daerah asal TKI ini akan didirikan di Kabupaten Cilacap, Brebes, Pemalang, Grobogan, Wonosobo, Sragen, Kendal, Pati dan Banyumas. Pemprov Jawa Barat juga telah mengoperasikan kantor layanan terintegrasi di Kabupaten Indramayu dan membangun secara serentak di Sukabumi, Cianjur, Subang, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bandung dan Cirebon. Serta di NTB, LTSP akan dibangun di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sedangkan untuk di daerah perbatasan, LTSP telah beroperasi di Nunukan, Kalimantan Utara, dan sedang dibangun di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. “Pendirian LTSP ini sejalan dengan kebijaksanaan program untuk mendekatkan kawasan layanan terintegrasi ke kantong-kantong calon TKI, sehingga terwujud pelayanan yang murah, cepat dan transparan,” jelas Staf Khusus Kepala BNP2TKI, Dedi Noor Cahyanto. Sementara itu Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono mengatakan, pendirian LTSP merupakan satu upaya untuk menghentikan eksploitasi yang dilakukan antara lain oleh calo, sejak meninggalkan tanah air hingga kembali dari negara penempatan. Pendirian LTSP di sejumlah tempat ternyata sangat efektif dalam meningkatkan jumlah TKI prosedural yang bekerja ke luar negeri. Mereka juga memiliki kompetensi yang relatif sesuai dengan kebutuhan pengguna di negara penempatan. Meskipun demikian, tambah Hermono, dalam kaitan tenaga kerja ini Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, sebab masih menganggapnya sebagai isu ekonomi, bukan pembangunan manusia sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh PBB. Pengertian human Development mempunyai makna yang jauh lebih luas, namun sayangnya program pemerintah daerah masih belum memasukkan isu human development. Siprianus Edi Hardum/EHD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu