Panglima TNI: Neoliberalisme Lebih Bahaya Dibanding Komunis

Suara.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kebangkitan PKI tidak dapat dilihat dari permukaan saja. “Saya ingatkan kebangkitan PKI bukan hanya dilihat di permukaan, tapi di bawah permukaan. PKI berbahaya, tapi yang lebih berbahaya neoliberalisme,” ujar Gatot saat menghadiri Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Dia mencontohkan bangkitnya komunisme di beberapa negara, seperti Belanda, Denmark, dan Prancis. Gereja-gereja mulai dijual karena tidak ada jemaahnya. Hal tersebut, kata Gatot, membuktikan adanya dominasi paham atheis atau tidak percaya Tuhan. Jurus Ahok Agar Harga Sembako Jelang Lebaran Tak Naik Terus “Sudah ada contoh, di Belanda, Denmark, Prancis, Gereja-gereja sudah mulai dijual karena kosong. Ini adalah proses, lama-lama orang-orang menjadi atheis dengan memasukkan sosialis komunis. Maka kita harus waspada,” kata dia. Ancaman neoliberalisme selanjutnya, kata Gatot, adalah bergantinya pasar tradisional menjadi minimarket. Dia setuju dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mengimbau dihidupkannya kembali pasar-pasar tradisional. Ahmad Dhani Dkk Gagal Demo Anti Ahok di KPK, Jokowi Dimarahi “Sekarang pasar-pasar diganti Alfamart dan sebagainya. Maka Presiden katakan hidupkan kembali pasar tradisional, karena tempat berkumpul semua itu, untuk merekatkan persaudaraan,” kata dia. Sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan PKI kembali bangkit. Dia menyebut pimpinannya bernama Wahyu Setiaji. “Mereka sudah membentuk struktur partai, mulai tingkat pusat sampai desa, pimpinannya Wahyu Setiaji,” kata Kivlan Zen di acara simposium nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016). Kesal Demo Dihalangi, Ahmad Dhani: Kapan Demo Tak Ganggu Jalan! Kivlan Zen menambahkan PKI bangkit dua minggu yang lalu dan mereka sudah menyiapkan 15 juta pendukung. “Mereka menunjukkan eksistensi baik dengan logo, dengan tulisan. Terang mereka sudah bangkit,” ujar Kivlan Zen. Sayangnya, dia tidak menjelaskan seperti apa sosok Wahyu Setiaji yang disebutnya pemimpin PKI. Kivlan Zen juga menyebut lokasi markas PKI. Gedung yang dulu pernah dipakai PKI — sekarang di samping Hotel Acacia — disebutnya akan direnovasi dan diaktifkan lagi. “Ingat kantor lama PKI yang ada disamping Hotel Acacia (Jakarta pusat), di samping Jalan Matraman,” kata dia. Kivlan mengatakan ini harus benar-benar diwaspadai. Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk waspada. “Mereka sudah bangkit lagi, baik dengan tindakan, dengan logo. Lalu mereka ada ucapan membongkar makam Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya, ucapan seperti Ribka Tjiptaning (politisi PDIP),” kata dia. Kivlan Zen menegaskan tidak setuju kalau negara sampai meminta maaf. Wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyalahkan pemerintah atas munculnya polemik kebangkitan PKI akhir-akhir ini. Fadli menilai pemerintah ikut terlibat mengangkat masalah yang sebenarnya sudah selesai. “Yang membuat kekisruhan dari awal pemerintah, pemerintah mengangkat satu masalah yang sebenarnya sudah selesai,” kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta. Menurut Fadli rekonsiliasi di tingkat masyarakat sudah terbangun sehingga pemerintah tidak perlu mencari-cari siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku. “Tidak perlu lagi rekonsiliasi yang mengangkat-angkat siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku,” tutur Fadli. “Karena saat itu, kan situasinya adalah chaos, kadang-kadang ada situasi antara membunuh dan dibunuh. Itu yang diceritakan, saya belum lahir,” Fadli menambahkan. Fadli mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka yang dicurigai sebagai terlibat PKI. Anak cucu mereka pun sudah diberikan keleluasaan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Berbeda di zaman Orde Baru yang memang membatasi hak orang-orang yang terindikasi sebagai anggota dan keluarga PKI. “Jadi untuk apa? Toh tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka. Tidak ada lagi kematian perdata atau apa. Dulu, kan memang pernah suatu masa, di jaman Orde Baru mereka ditandai dengan eks tapol dan sebagainya. Tapi, kan sudah tidak ada, mereka mau ikut di DPR juga boleh, jadi sudah cair,” tutur Fadli. Menurut Fadli peristiwa 65 cukup dijadikan bagian dari sejarah dan diambil hikmahnya. “Rekonsiliasi yang sudah cair lebih 50 tahun ini seharusnya ya sudah berjalan, kita ingat sebagai bagian dari pelajaran sejarah, diambil hikmahnya,” kata Fadli. Pernyataan Fadli terkait dengan penyelenggaraan simposium nasional bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu (1/6/2016) dan Kamis (2/6/2016). Acara tersebut disebut-sebut diselenggarakan setelah simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (18/4/2016) dan Selasa (19/4/2016). Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa serta didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Simposium ini semangatnya mendorong negara minta maaf kepada korban peristiwa 1965.

Sumber: Suara.com