Pilkada Serentak, KPK Buka Loket LHKPN

Jakarta – Para bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2017 mendatang diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban menyerahkan LHKPN kepada KPK ini berdasar Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk itu, KPK membuka loket LHKPN mulai 21 September hingga 3 Oktober di auditorium Gedung KPK agar memudahkan pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota dalam melaporkan harta kekayaannya. “Direktorat LHKPN membuka loket khusus penerimaan LHKPN bakal calon kepala daerah daerah mulai 21 September sampai 3 Oktober di Ruang Auditorium Gedung KPK,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/9). Meski demikian, Yuyuk berharap para bakal calon menyerahkan LHKPN sebelum loket di buka. Selain itu, KPK berharap para bakal calon mengisi form LHKPN dengan tepat dan sebenarnya. Tim dari Direktorat LHKPN KPK akan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada calon kepala daerah dalam mengisi form LHKPN. ” Form (LHKPN) A untuk yang pertama kali melaporkan, dan Form B untuk yang sudah. Kemudian menyampaikan dokumen pendukung yang lengkap,” katanya. Yuyuk mengimbau masyarakat untuk menggunakan LHKPN ini sebagai petunjuk dalam memilih pemimpin. LHKPN dapat menjadi gambaran mengenai calon pemimpin daerah terutama terkait transparansi. KPK mengingatkan, sejak 2004, lembaga antikorupsi telah mengusut 74 kasus yang menjerat kepala daerah sejak 2004 lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 30 kasus merupakan penyuapan, 20 kasus pengelolaan anggaran, dan 10 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, serta selebihnya merupakan kasus pemerasan, perizinan, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi. Fana Suparman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu