Prospek Kinerja Perekonomian Indonesia Belum Stabil

RIMANEWS-Pengamat ekonomi makro dari Nusa Tenggara Timur, Dr James Adam, mengatakan kinerja perekonomian Indonesia diprediksi belum stabil untuk jangka panjang akibat kebijakan merevisi asumsi makro pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai rupiah dan lifting harga minyak dunia. Belum stabilnya kinerja perekonomian tidak semata bukan karena target pertumbuhan 5,5 persen, tetapi lebih pada pergerakan rupiah terhadap harga mata uang dunia seperti Dolar AS sekitar Rp11.600 dan harga minyak dunia (818.000 barel per hari yang cenderung berfluktuatif berdasarkan perkembangan global,” katanya di Kupang, Selasa (24/6) kemarin. Mantan Dosen pada Fakultas Ekonomi UKAW Kupang itu mengatakan untuk jangka pendek mungkin saja kebijakan revisi terhadap sejumlah item penunjang kinerja perekonomian Indonesia terutama target pertumbuhan dan rupiah terhadap dollar AS bisa saja stabil, tetapi untuk jangka panjang sangat riskan dan cenderung tidak stabil. “Ini terjadi karena postur RAPBN-Perubahan 2014 hasil pembahasan rapat Panitia Kerja (Panja) mengenai asumsi, pendapatan, pembiayaan dan defisit anggaran mengalami perubahan kebijakan mengakomodasi kepentingan daerah karena anggaran transfer ke daerah mengalami peningkatan dan adanya optimalisasi dari penerimaan sehingga pemotongan belanja Kementerian Lembaga tidak mencapai Rp100 triliun. Konsultan IFAD (Kerjasama Indonesia-Italia) itu menyebut hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati postur RAPBN-Perubahan terbaru adalah pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.635,38 triliun atau kelebihan Rp37,6 triliun dari postur awal sebesar Rp1.597,7 triliun, dan belanja negara sebanyak Rp1.876,8 triliun atau selisih Rp27,4 triliun dari postur awal Rp1.849,4 triliun. Dengan demikian, lanjutnya defisit anggaran hasil pembahasan terbaru mencapai Rp241,49 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB, lebih rendah dari draf awal RAPBN-Perubahan 2014 yaitu Rp251,7 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB. Dari pendapatan negara, katanya penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.244,1 triliun atau naik Rp13,98 triliun dari draf awal Rp1.232,1 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak Rp386,94 triliun atau kelebihan Rp23,6 triliun dari postur awal Rp363,3 triliun. Sementara, katanya dari belanja negara, belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp1.280,3 triliun atau meningkat Rp14,6 triliun dari pagu awal Rp1.265,8 triliun, dan transfer ke daerah mencapai Rp596,5 triliun atau selisih Rp12,8 triliun dari pagu awal Rp583,7 triliun. Postur baru ini juga mengakomodasi pemangkasan belanja Kementerian Lembaga hanya sebanyak Rp43,025 triliun, atau lebih rendah Rp56,97 triliun dari usulan awal yang disampaikan pemerintah sebelum pembahasan dengan Badan Anggaran yaitu Rp100 triliun. Selain itu, asumsi makro yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp11.600 per dolar AS, tingkat bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, harga minyak mentah Indonesia 105 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 818 ribu barel per hari dan lifting gas 1.224 ribu barel setara minyak per hari. “Sampai di titik ini (asumsi makro yang disepakati) untuk target pertumbuhan ekonomi nasional (2014) masih diharapkan dapat menggerakan sektor-sektor lain karena target yang dipatok berada di tengah-tengah antara 2012 sebesar 5,6 persen dan 2013 5,3 persen, sehingga masih bisa masuk meskipun harus banyak menghemat,” katanya. Untuk itu kataya pemerintah harus memastikan “mesin” pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan baik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen sesuai kemampuan APBN dan masih bisa rasionable. “Pemerintah ingin memacu pertumbuhan 5,5 persen, lalu apa yang bisa dilakukan untuk memastikan peran ketika mesin pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan mencegah defisit neraca perdagangan,” katanya. Karena menurut dia, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap terjaga karena tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sehingga kondisinya relatif aman meskipun momen Pemilu Presiden 2014 juga berdampak pada konsumsi rumah tangga karena biaya yang dikeluarkan partai politik untuk keperluan kampanye. Solusi lain katanya, mengurangi belanja modal, mengakhiri subsidi-subsidi yang tidak berdampak positif karena haya akan membebani keuangan negara, mengurangi anggaran Departemen yang saling tumpang tindih seperti Kementerian Pertanian memprogramkan anggaran untuk sistem pertanian lahan kering, pihak Kementerian PDT atau Kemen-PU jangan lagi mengalokasikan anggaran serupa untuk program sepadan. Berikut pemerintah harus mengoptimalkan keunggulan yang ada seperti SDA yang ada di Tanah Air sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing yang selama ini tidak dikelola dengan baik seperti kebijakan untuk melisting kembali kontrak-kontrak investasi dengan pihak ketiga yang selama ini hanya lebih mengejar keuntungan sendiri dan merugikan pihak Indonesia.[ach/rm] Baca Juga Rupiah dan IHSG kompak melemah Pertumbuhan Kilang Minyak Harus Sesuai dengan Kebutuhan Jokowi: Redenominasi Rupiah Perlu Waktu 7 Tahun Indonesia Targetkan Produksi 825 Ribu Barel Minyak per Hari Raja Salman: Restrukturisasi Ekonomi Akibat Minyak Murah Menyakitkan Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Ekonomi , RUPIAH , Minyak , Ekonomi , RUPIAH , Minyak

Sumber: RimaNews