Siti Fadilah Supari Hadapi Vonis Hakim

detik com Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, akan menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017). Siti merupakan terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan kasus penerimaan suap.

Siti Fadilah dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siti juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Siti terbukti menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Penyalahgunaan wewenang tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 6.148.638.000.

detik com Menurut jaksa, dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung. Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Selain itu, Siti juga dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 1.9 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan oleh Direktur Keuangan PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai Rp 500 juta.

Kemudian, dari Rustam Syarifudin Pakaya yang diperoleh dari Direktur Utama PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarif sejumlah Rp 1.375.000.000. Uang tersebut terdiri dari 50 lembar MTC senilai Rp 1,2 miliar dan 1 lembar MTC senilai Rp 25 juta, dan 10 lembar MTC senilai Rp 100 juta.

detik com Menurut jaksa, uang-uang tersebut diberikan karena Siti telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I, serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai suplier pengadaan alkes I.

Selain pidana penjara dan denda, Siti juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar. Namun, dalam perkara ini, Siti telah menyerahkan uang Rp 1,3 miliar kepada KPK.

Siti dinilai melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. detik com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *